Menurutnya, skema MPAK menjadi opsi untuk mengakomodasi kebutuhan yang belum tercover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan, terutama yang bersifat mendesak.
“Kebutuhannya nanti mungkin salah satu kegiatan yang mendesak itu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.
Sejumlah program mulai masuk dalam radar prioritas, di antaranya perbaikan Tempat Penampungan Sementara (TPS), penguatan program TPS bersih, hingga pengembangan sistem parkir digital berbasis non-tunai.
