Dalam konteks ini, DPRD memiliki posisi strategis untuk mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Upaya optimalisasi PAD dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
