“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya formalitas saja,” tegasnya.
Lebih jauh, Cak Yebe menilai WFH tidak boleh berhenti pada sekadar efisiensi anggaran operasional. Ia mendorong agar kebijakan tersebut memiliki dampak nyata, khususnya dalam pengurangan konsumsi energi.
“Targetnya harus jelas. Misalnya, bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar menekan konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN sebagai langkah lanjutan yang bisa memperkuat tujuan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga dapat mendorong perubahan perilaku mobilitas di perkotaan.
“Wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, bisa menjadi solusi untuk penghematan BBM sekaligus momentum meningkatkan penggunaan transportasi publik di Surabaya,” ujarnya.
