DPRD Surabaya

APBD Surabaya di Tengah Ruang Fiskal Sempit, Aning Rahmawati Terima Keluhan Warga

×

APBD Surabaya di Tengah Ruang Fiskal Sempit, Aning Rahmawati Terima Keluhan Warga

Sebarkan artikel ini
Aning
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati saat Reses.

Surabaya, CakrawalaNews.co – Ruang fiskal Pemerintah Kota Surabaya yang semakin terbatas membuat DPRD Surabaya harus kembali menimbang prioritas pembangunan dalam penyusunan APBD 2027.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyebut hasil reses di 5 titik wilayah menunjukkan masih banyak persoalan kebutuhan dasar warga yang membutuhkan perhatian serius dalam penganggaran tahun depan.

Menurut Aning, persoalan kesejahteraan sosial menjadi salah satu keluhan yang paling banyak muncul.

Salah satunya terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat.

Keluhan itu, banyak disampaikan para ibu yang mengaku anak-anak mereka belum mendapatkan pekerjaan.

Persoalan serupa juga ditemukan saat reses di wilayah Bulak dan Rungkut.

“Masalah kesejahteraan sosial tetap butuh perhatian serius, sulitnya lapangan kerja, pengangguran mendominasi di beberapa titik reses, banyak emak-emak yang mengeluhkan anaknya blm bekerja sementara ekonomi semakin sulit dan harga bahan pangan juga semakin tinggi,” kata Aning pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Pemkot Surabaya menghadirkan inovasi untuk membuka lebih banyak akses pekerjaan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Selain persoalan pekerjaan, masalah layanan kesehatan juga masuk dalam daftar keluhan warga.

Aning menyoroti masih adanya warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tidak aktif, padahal mereka membutuhkan layanan kesehatan.

Politisi PKS ini menyebut berdasarkan data pemerintah pusat terdapat sekitar 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak berujung pada keterlambatan warga mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Tidak hanya itu banyaknya warga yg BPJS nya tidak aktif juga menyusul rating keluhan warga, padahal mereka butuh untuk berobat, serta penanganan segera. Data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yg BPJS nya non aktif ini harus diantisipasi jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa atau kesehatan yg serius karena keterlambatan penanganan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *