DPRD Surabaya

Pansus Jamsostek DPRD Surabaya Bidik Tukang Sampah Jadi Penerima BPJS Ketenagakerjaan

×

Pansus Jamsostek DPRD Surabaya Bidik Tukang Sampah Jadi Penerima BPJS Ketenagakerjaan

Sebarkan artikel ini
Ketua Pansus Raperda Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya, Abdul Malik.
Ketua Pansus Raperda Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya, Abdul Malik.

Surabaya, CakrawalaNews.co – Pekerja kebersihan di lingkungan kampung menjadi salah satu kelompok yang diperjuangkan DPRD Surabaya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Panitia Khusus (Pansus) Raperda Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) mengusulkan agar tukang sampah kampung masuk kategori pekerja rentan yang bisa dibiayai melalui APBD.

Usulan tersebut mencuat dalam pembahasan lanjutan Raperda di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Selasa, 17 November 2026.

Pansus menilai pekerja kebersihan kampung memiliki kerentanan dari sisi sosial, ekonomi, hingga risiko pekerjaan sehingga layak mendapat perhatian pemerintah.

Ketua Pansus Raperda Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jamsostek DPRD Surabaya, Abdul Malik, mengatakan perlindungan bagi tukang sampah kampung menjadi salah satu aspirasi yang ingin dimasukkan dalam regulasi tersebut.

“Kami berharap tukang sampah yang ada di kampung ini bisa dimasukkan sebagai kriteria pekerja rentan dan mendapatkan intervensi BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah,” tegas Malik.

Namun, perjuangan memasukkan tukang sampah kampung ke dalam kategori pekerja rentan belum sepenuhnya menemui titik akhir.

Bagian Hukum Pemkot Surabaya masih meminta waktu untuk mengkaji apakah usulan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Malik menegaskan, Pansus ingin memastikan kelompok pekerja yang selama ini belum banyak tersentuh perlindungan jaminan sosial bisa mendapat perhatian.

Meski demikian, penggunaan APBD tetap memiliki batasan, terutama terkait identitas kependudukan penerima manfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *