Surabaya, CakrawalaNews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong mengubah cara pandang dalam mengelola aset daerah. Barang milik pemerintah yang selama ini hanya tercatat sebagai inventaris dinilai bisa diolah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka ruang investasi dan menggerakkan ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, upaya meningkatkan PAD tidak seharusnya hanya bergantung pada sumber penerimaan yang selama ini sudah berjalan. Aset daerah yang belum termanfaatkan perlu didorong menjadi aset produktif melalui skema kerja sama yang lebih fleksibel dengan dunia usaha.
Menurutnya, persoalan utama justru berada pada regulasi dan pola pengelolaan aset yang masih terlalu administratif. Kondisi tersebut dinilai membuat peluang investasi terhadap aset milik daerah menjadi kurang leluasa.
“Ketika pemerintah pusat mendorong agar daerah kreatif, hambatannya terletak pada PP 7/2024 yang belum pro-pebisnis. Ditambah dengan pemda yang masih berpikir administratif, belum bisnis. Regulasi memang belum pro. Sehingga aset yang nganggur bisa dimanfaatkan, mau tidak mau harus ada deregulasi,” kata Fathoni, Kamis (13/8/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut mengaku telah mengamati persoalan pemanfaatan aset daerah selama sekitar satu tahun terakhir. Bahkan, ia menyebut pernah membawa calon investor untuk melihat langsung peluang investasi di Surabaya.
Namun, upaya tersebut masih terbentur sejumlah persoalan, khususnya dalam mekanisme pengelolaan aset yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
