Imam mempertanyakan apakah kenaikan yang relatif kecil ini sebanding dengan risiko pembiayaan baru yang ditimbulkan dari utang Rp1,5 triliun.
“Dengan utang sebesar itu, mestinya APBD bisa terdongkrak lebih besar. Ini malah sebaliknya, pendapatan daerah justru turun. Ini aneh dan harus dijelaskan secara transparan kepada publik,” katanya.
Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap langkah Pemkot yang berencana untuk meminjam dana dalam jumlah besar.
“Terus terang kami, sebetulnya sejak awal tidak setuju ada hutang. Mulai dari pembahasan APBD perubahan, hutang itu harus menjadi solusi terakhir. Ketika target pendapatan sudah buntu, sudah mentok, ya baru kita utang,” ujarnya tegas.
