CakrawalaNews.co – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti pelayanan kesehatan di 63 puskesmas yang dinilai belum maksimal, meski banyak di antaranya memiliki dana simpanan hingga miliaran rupiah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, mengungkapkan hasil pembahasan anggaran terbaru menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga medis di seluruh puskesmas.
“Ada kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di puskesmas Surabaya. Ini jelas memengaruhi kualitas pelayanan,” ujar Imam usai rapat koordinasi terkait pengelolaan anggaran 63 puskesmas di DPRD Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Menurut Imam, berdasarkan laporan keuangan, hampir semua puskesmas di Surabaya yang berstatus PLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) memiliki dana simpanan cukup besar.
“Rata-rata tabungan puskesmas itu ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai Rp2 miliar di rekeningnya,” ungkapnya.
Karena itu, Komisi D mendorong agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sementara untuk menutup kekurangan tenaga medis, sebelum formasi ASN baru disetujui pemerintah pusat.
“Daripada menunggu lama, puskesmas bisa mengontrak tenaga medis pakai uang simpanannya sendiri. Ini kan uang masyarakat juga,” tegas politisi NasDem tersebut.
Imam menilai, puskesmas yang sudah berstatus PLUD seharusnya lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD dalam membiayai kebutuhan operasional, termasuk perbaikan fasilitas.
“Kalau ada dana sisa, bisa dipakai untuk renovasi ringan. Jangan semua dibebankan ke APBD. Kan konsep PLUD itu agar puskesmas bisa mandiri,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran dan tenaga medis, DPRD juga menemukan masih banyak puskesmas yang belum menempelkan informasi alur pelayanan BPJS gratis bagi warga Surabaya.
“Harus ada petunjuk jelas di ruang tunggu atau loket. Jadi warga tahu bagaimana prosedur aktivasi atau penonaktifan BPJS tanpa harus bingung tanya sana-sini,” kata Imam.
Dalam rapat tersebut, Imam juga menyoroti program susu gratis bagi balita berkebutuhan khusus yang sempat dikeluhkan warga.
Beberapa puskesmas diketahui memberikan merek susu berbeda dengan rekomendasi dokter spesialis dari rumah sakit rujukan.
“Ada kasus, dokter dari RSUD Dr. Soetomo memberi resep susu merek tertentu, tapi di puskesmas diberi merek lain. Orang tua khawatir anaknya alergi, jadi tidak diminum,” jelasnya.
Menurut Imam, Dinas Kesehatan telah menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena keterbatasan stok. Namun setelah koordinasi ulang dengan dokter pemberi resep, susu yang disediakan dipastikan tetap aman digunakan.
“Kalau memang tidak cocok dan bisa berisiko, tolong dibelikan yang sesuai resep dokter. Jangan masyarakat dipaksa menerima,” tegasnya.
Lebih lanjut, Imam memastikan DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja puskesmas, terutama dalam pemanfaatan dana simpanan dan peningkatan pelayanan dasar.
“Ada puskesmas yang dulu pelayanannya buruk, tapi setelah disidak dan dibenahi, ternyata pendapatannya tinggi. Ini bukti potensinya besar, asal dikelola dengan baik,” pungkasnya.(ADV)
