Terkait ketersediaan petugas di Balai RW, Edi menjelaskan bahwa petugas berasal dari berbagai OPD, tidak hanya dari Dispendukcapil.
“Saat ini baru sekitar 70–75 persen Balai RW yang terisi karena keterbatasan personel. Tapi kami akan terus evaluasi dan dorong agar semua Balai RW bisa terisi petugas, terutama pada hari kerja, Senin sampai Jumat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menilai jumlah tersebut belum maksimal lantaran adanya target dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam proses pemilu di tahun 2029 mendatang.
“Sebenarnya ini adalah angka yang tidak kita harapkan. Harusnya ini bisa maksimal. Kita akan dorong ke kelurahan dan kecamatan untuk bisa memaksimalkan sosialisasi kepada warganya,” kata Yona seusai rapat dengan Dispendukcapil.
Yona melanjutkan bahwa seharusnya di pemilu 2024 lalu diharapkan bisa mengganti KTP secara fisik namun belum bisa terlaksana. Sehingga, ini menjadi target dari Dispendukcapil untuk bisa menuntaskan IKD sebelum Pemilu 2029.
“Kita dorong layanan adminduk mandiri ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Dan Dipendukcapil sendiri juga harus bisa melakukan intervensi di dinas-dinas maupun instansi perbankan serta PHRI agar bisa memfungsikan IKD tersebut,” tutupnya.
