Menurutnya, mengandalkan warga untuk menjadi pelapor aktif tanpa perlindungan dan mekanisme penanganan yang transparan bisa membahayakan keselamatan mereka.
Dia menilai warga bisa saja dihadapkan langsung dengan jukir liar yang terafiliasi pada jaringan atau kelompok tertentu yang terorgonisir.
“Potensi intimidatif ada. Tanpa perlindungan sistemik, warga bisa menjadi korban tekanan sosial atau bahkan kekerasan,” jelas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Cak YeBe menegaskan penegakan di lapangan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, haru dikbangi keterlibatan aktif lembaga resmi penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami juga mendorong agar Satpol PP benar-benar diberdayakan sebagai garda depan penegakan perda, tidak hanya simbolik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi A berkomitmen akan mengevaluasi efektivitas pengawasan di lapangan. Dia menegaskam bahwa penertiban jukir liar tidak boleh bersifat insidental atau hanya temporer.
