“APBD harus bisa menjadi motor ekonomi,” kata Eri saat menyampaikan Nota Keuangan R-APBD Surabaya 2027 dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin, 28 September 2026.
Menurut Eri, keterbatasan anggaran membuat Pemkot dan DPRD perlu menentukan prioritas bersama.
Setiap program tidak bisa dibiayai sekaligus.
“Ketika anggaran kita tidak cukup, mungkin ada yang dikurangkan. Dan itulah saya berharap ada prioritas yang ditetapkan bersama, ditentukan bersama antara DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.
Dalam rancangan belanja 2027, salah satu porsi terbesar diarahkan untuk infrastruktur pelayanan publik.
Anggarannya mencapai Rp6.226.758.038.745 atau 49,31 persen dari total belanja daerah.
