Fraksi PDI Perjuangan–PAN juga meminta belanja modal dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin diarahkan pada persoalan yang dihadapi warga sehari-hari, khususnya di tingkat kampung.
Sejumlah persoalan seperti banjir dan genangan, rumah tidak layak huni, penataan permukiman hingga penguatan transportasi publik dinilai perlu mendapat perhatian dalam perubahan APBD 2026.
Sektor pelayanan dasar juga tak luput dari perhatian. Fraksi mendorong agar pemanfaatan SiLPA rumah sakit umum daerah dan Puskesmas dapat semakin memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan dan perlindungan sosial, anggaran diharapkan tetap menjaga keberpihakan terhadap masyarakat.
Penanganan kemiskinan dan upaya menekan angka stunting juga diminta tidak kehilangan prioritas dalam perubahan anggaran tahun ini.
Anas menegaskan, pembahasan Perubahan APBD 2026 membutuhkan sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya.
Menurutnya, kemitraan yang konstruktif diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Fraksi PDI Perjuangan-PAN berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga. (s)
