Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkot Surabaya memberikan penjelasan mengenai sejauh mana digitalisasi parkir berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Sorotan lain diarahkan pada target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
PKS mencatat target Opsen PKB dalam APBD Murni 2026 sebesar Rp730,81 miliar justru turun menjadi sekitar Rp694,19 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Artinya, terjadi penurunan sekitar 5,01 persen.
Faris menilai penurunan tersebut perlu dicermati karena pertumbuhan jumlah kendaraan di Surabaya pada 2025-2026 masih menunjukkan tren positif. Bahkan, target dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 tersebut masih berada di bawah realisasi Opsen PKB tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp712,98 miliar.
“Fraksi PKS merekomendasikan untuk peningkatan koordinasi dalam rangka pendataan, intensifikasi dan sosialisasi pajak daerah dengan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Di sisi belanja, Fraksi PKS mencatat belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,92 triliun atau meningkat 1,52 persen dibandingkan APBD Murni 2026.
Namun, kenaikan belanja tersebut menurut Faris harus benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan belanja daerah yang berkaitan langsung dengan rakyat kecil tidak boleh dipangkas, dipersulit, maupun gagal terserap hingga akhir tahun anggaran.
PKS Surabaya akan terus mengawal pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk Beasiswa Pemuda Tangguh, bantuan bagi pelajar SMA/SMK/MA, bantuan langsung tunai (BLT), serta program kepemudaan yang menyasar generasi Z.
“Fraksi PKS akan terus mengawal implementasi serapan program dan kegiatan yang menyentuh rakyat kecil,” tegas Faris. (s)
