Namun, Yona mengingatkan keberadaan regulasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan. Implementasi menjadi tahap paling menentukan untuk memastikan hak masyarakat atas hunian layak benar-benar terpenuhi.
“Kemenangan regulasi di ruang sidang Pansus baru terbukti sah ketika seorang ibu di perkampungan padat Surabaya tidak lagi cemas atap rumahnya bocor atau roboh saat hujan badai melanda,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta jajaran eksekutif dan perangkat daerah terkait menjalankan aturan tersebut secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan juga harus diperkuat untuk mencegah munculnya pungutan liar dalam pelaksanaan program hunian layak.
Yona menegaskan DPRD Surabaya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda Hunian Layak. Menurutnya, ukuran keberhasilan regulasi bukan hanya tersedianya aturan, tetapi sejauh mana masyarakat miskin perkotaan benar-benar merasakan manfaatnya.
“Regulasi terbaik di atas kertas tidak akan berarti jika implementasinya mandek. Amanat hunian layak harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama warga yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
