Politisi Partai Demokrat tersebut menyoroti rapuhnya mekanisme pengawasan yang selama ini menjadi celah terjadinya penyelewengan.
Padahal, BUMD mengemban misi vital sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh lagi sekadar formalitas, melainkan harus diperketat dan dilakukan secara konsisten.
“BUMD ini salah satu pemasok PAD. Karena itu kontrolnya harus lebih ketat dan lebih jelas,” katanya.
Tak hanya soal pengawasan, Saifuddin juga menyentil krusialnya aspek manajerial. Pemkot Surabaya dituntut wajib memasang figur-figur berintegritas dan berkapasitas di jajaran direksi, bukan sekadar membagi-bagi posisi.
