Cak Yebe mengungkapkan adanya sejumlah rapor merah dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Eri-Armuji. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan hukum dan minimnya pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
“Ada sejumlah rapor merah, khususnya terkait kebijakan hukum dan minimnya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan,” kata dia.
Pun, dia juga menyinggung beberapa kebijakan dan program pemerintah kota yang sempat memicu polemik di masyarakat. Mulai dari survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan, pembentukan satgas, hingga program kampung tematik dan pengelolaan aset daerah.
“Beberapa kasus sempat viral dan kontraproduktif di masyarakat, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi,” tutur Cak Yebe.
Menurut dia, persoalan sengketa tanah, dinamika ormas, dan tata kelola parkir menjadi pemicu utama kerawanan instabilitas politik di Surabaya. Penyelesaiannya dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga tepat secara regulasi dan inklusif.
