Cakrawalanews.co-Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan kebijakan kependudukan demi memperkokoh ketahanan keluarga nasional sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Menteri BKKBN, Wihaji, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan yang dijadwalkan pada awal Februari 2026..
Forum tersebut dirancang untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi wadah konsolidasi guna menjaga stabilitas demografi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (31/1), Wihaji menjelaskan bahwa evaluasi Peta Jalan Kependudukan akan dilakukan melalui 30 indikator capaian daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan insentif fiskal sebagai stimulus bagi daerah yang berhasil mencapai target nasional.
Selain itu, program intervensi seperti Makanan Pendamping Gizi kini telah menjangkau 3,2 juta penerima setiap hari dengan dukungan ratusan ribu kader di lapangan.
Sejalan dengan hal tersebut, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa isu kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga lingkungan. Ia menekankan bahwa keberhasilan intervensi sangat bergantung pada integrasi data dan koordinasi yang kuat antarlembaga.
Pratikno menambahkan bahwa peran Kemenko PMK adalah memastikan seluruh program lintas sektor berjalan selaras. Menurutnya, pembangunan manusia harus bermuara pada penguatan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
Melalui sinergi yang presisi, diharapkan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat meningkat secara signifikan mulai dari level rumah tangga.( wa/yt)
