CakrawalaNews.co – Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan skema pinjaman sebesar Rp 5,6 Triliun untuk percepatan pembangunan masih dinamis.
Terbaru Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Pemkot Surabaya dan DPRD terkait rencana utang sebesar Rp5,6 triliun.
tak ayal, dirinya mempertanyakan skala prioritas pemanfaatan dana tersebut, terutama jika lebih banyak menguntungkan pengembang ketimbang warga kota.
“Kalau bicara utang, harus jelas siapa yang diuntungkan. Apakah benar-benar untuk kebutuhan warga, atau justru lebih berpihak pada pengembang?” kata Yona, Selasa (4/2/)
Menurutnya, Pemkot seharusnya memprioritaskan sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, dibanding membiayai proyek infrastruktur besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Middle East Ring Road (MERR).
