Surabaya, CakrawalaNews.co – Klaim anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPBD 2027 yang mencapai lebih dari 20 persen dipertanyakan legislatif.
Pasalnya, sebagian belanja yang dihitung sebagai fungsi pendidikan justru digunakan untuk program bantuan modal bagi generasi Z (Gen Z) dan pembayaran insentif Kader Surabaya Hebat (KSH).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengungkapkan anggaran yang melekat langsung pada Dinas Pendidikan hanya sekitar 16,34 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, pemerintah kota mengklaim pemenuhan mandatory spending pendidikan telah melampaui 20 persen.
Berdasarkan penelusurannya, anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp2,12 triliun. Namun, belanja yang dikategorikan sebagai fungsi pendidikan dari dinas tersebut sekitar Rp2,063 triliun. Nilainya setara 16,34 persen dari total belanja daerah sebesar Rp12,8 triliun.
“Dinas Pendidikan itu Rp 2,12 triliun, ya kan. Terus yang masuk fungsi pendidikan dari anggaran Dinas Pendidikan yaitu Rp 2,05,. Ini kan Rp 2,063 triliun, ya. Itu kalau dari total belanja ya 16,34%, ya, 16 persen. Padahal mandatory spending kita kan 20%. Ya, dia 16, sekian persen, yang lain di mana, yang lain itu tersebar di dinas-dinas yang lain,” ungkapnya pada Jumat, 6 November 2026.
Temuan itu mendorong Komisi D meminta penjelasan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
