Sebab, anggaran fungsi pendidikan tidak hanya tercatat di Dinas Pendidikan, tetapi juga tersebar di berbagai instansi.
Imam menyebut alokasi tersebut ditemukan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Komisi D juga mempertanyakan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2,78 miliar yang masuk fungsi pendidikan.
Alokasi serupa ditemukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp750 juta dan Dinas Pemadam Kebakaran sekitar Rp741 juta.
Anggaran fungsi pendidikan juga tercatat di Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kesehatan.
Namun, perhatian Imam tertuju pada anggaran fungsi pendidikan di 31 kecamatan yang mencapai Rp317 miliar. Sebagian dana tersebut digunakan untuk bantuan modal Rp5 juta bagi Gen Z.
Menurutnya, pengelompokan anggaran berdasarkan nomenklatur memang dimungkinkan.
