Namun, pemerintah perlu memastikan prioritas belanja benar-benar menjawab persoalan pendidikan yang masih dihadapi warga.
“Ya, memang ternyata di nomenklatur itu diperbolehkan, tapi kan enggak masuk akal ketika di Surabaya itu masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak ijazahnya ditahan. Masih banyak tidak bisa beli seragam, gitu lho. Kenapa kok enggak milih (Dana Gen Z) itu, ya?” tegasnya.
Selain bantuan modal Gen Z, sebagian anggaran Rp317 miliar tersebut digunakan untuk membayar insentif KSH.
Hal ini semakin memunculkan pertanyaan mengenai relevansi sejumlah program lintas OPD dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat.
Imam menilai, besarnya persentase anggaran pendidikan perlu dilihat dari substansi penggunaannya.
Sebab, angka yang melampaui ketentuan wajib belanja pendidikan belum tentu menggambarkan besarnya anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan peserta didik.
“Seolah-olah ngomong, oh, mandatory spending pendidikan di Surabaya bukan cuma 20%, tapi dengan gagahnya ngomong 22% lebih. Ternyata yang di luar Dinas Pendidikan gawe sing model ngene-ngene (Gen Z dan KSH). Jadi sing murni 16 persen ngomong. 16, ya, 16,” pungkas Politisi NasDem ini. (*)
