Surabaya, CakrawalaNews.co | Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak dinilai menjadi tantangan utama setelah regulasi tersebut disahkan. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai keberadaan Perda beserta aturan teknis melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Yona yang merupakan mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya yang turut mengawal lahirnya Perda Hunian Layak mengatakan, regulasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Menurutnya, rumah layak merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar sekaligus upaya menjaga martabat masyarakat.
Ia menilai persoalan hunian tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan. Tempat tinggal yang tidak layak dapat menjadi pintu masuk berbagai persoalan, mulai dari kesehatan, stunting, putus sekolah, sanitasi buruk hingga lingkaran kemiskinan antargenerasi.
Karena itu, Perda Nomor 4 Tahun 2026 beserta aturan turunannya mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari standar hunian yang manusiawi, kepastian dalam penataan kawasan kumuh, aksesibilitas bagi kelompok rentan hingga keterhubungan hunian dengan kehidupan ekonomi warga.
