Yona menegaskan, keberhasilan regulasi tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Menurutnya, Perda dan Perwali tidak akan memberikan dampak apabila implementasinya tidak dilakukan secara serius dan transparan.
Ia meminta jajaran eksekutif dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan pelaksanaan aturan berjalan profesional dan terbuka. Penyaluran bantuan juga harus dijauhkan dari praktik pungutan liar.
“Ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya terlihat dari dokumen hukum yang telah disahkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Yona.
DPRD bersama masyarakat sipil, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut. Pengawasan itu dilakukan agar Perda Hunian Layak tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin perkotaan di Surabaya.
