Surabaya, CakrawalaNews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong mengubah pola pengelolaan aset daerah agar tidak hanya berhenti sebagai inventaris, tetapi dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang investasi.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, peningkatan PAD tidak semestinya hanya mengandalkan sumber penerimaan yang selama ini berjalan. Menurutnya, aset daerah yang belum termanfaatkan perlu diarahkan menjadi aset produktif melalui kerja sama yang lebih fleksibel dengan dunia usaha.
Fathoni menilai salah satu persoalan pemanfaatan aset berada pada regulasi dan pola pengelolaan yang masih terlalu administratif. Kondisi tersebut membuat peluang investasi terhadap aset milik daerah menjadi kurang leluasa.
“Ketika pemerintah pusat mendorong agar daerah kreatif, hambatannya terletak pada PP 7/2024 yang belum pro-pebisnis. Ditambah dengan pemda yang masih berpikir administratif, belum bisnis. Regulasi memang belum pro. Sehingga aset yang nganggur bisa dimanfaatkan, mau tidak mau harus ada deregulasi,” kata Fathoni, Kamis (13/8/2026).
Politisi Partai Golkar itu mengaku telah mengamati persoalan pemanfaatan aset daerah selama sekitar satu tahun terakhir. Ia bahkan pernah membawa calon investor untuk melihat langsung peluang investasi di Surabaya.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam mekanisme pengelolaan aset oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
