Ia mencontohkan pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi reklame yang dinilai dapat menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan PAD. Dalam skema tersebut, pihak yang memanfaatkan ruang publik juga diwajibkan menjaga dan merawat fasilitas.
“Reklame itu bagian dari inovasi pemda untuk meningkatkan PAD. Kenapa demikian? Karena memang kita juga menghormati pemerintah pusat yang butuh anggaran untuk menunjang program prioritas presiden. Penggunaan atau izin taman jadi tempat reklame ini tidak asal, mereka para penyewa ini diwajibkan untuk menjaga dan merawat taman,” jelasnya.
Fathoni memahami komersialisasi ruang publik, termasuk pemasangan reklame di taman, dapat menimbulkan pro dan kontra, salah satunya terkait estetika. Meski demikian, ia menilai pemanfaatan aset dan ruang publik tetap dapat menjadi pilihan untuk menciptakan sumber penerimaan baru selama dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau soal estetika memang ada sebagian orang menyesalkan, tapi ini bagian dari kreativitas pemda untuk PAD,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan regulasi yang lebih adaptif agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengembangkan aset. Kepastian hukum juga dinilai penting agar pejabat tidak terus dibayangi kekhawatiran ketika mengambil keputusan investasi.
“Jika tidak, dorongan optimalisasi aset daerah tanpa deregulasi dan kepastian hukum laksana berharap matahari terbit dari selatan,” pungkasnya. (s)
