Menurut Fathoni, pendekatan pengelolaan aset saat ini masih lebih dominan menggunakan perspektif administrasi pemerintahan dibandingkan bisnis. Ia menyoroti penentuan harga sewa hingga klausul kerja sama yang dinilai belum cukup fleksibel bagi investor.
“BPKAD belum berorientasi bisnis, masih bertindak sebagai administratur pemerintahan, mulai dari harga sewa yang tidak pro-investasi, tidak lentur dalam penentuan klausul kerja sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti aparatur pemerintah tidak memiliki keinginan untuk mengoptimalkan aset. Sikap terlalu hati-hati, kata Fathoni, justru menjadi salah satu faktor yang membuat pemanfaatan aset berjalan lambat.
Kekhawatiran pejabat terhadap potensi persoalan hukum di kemudian hari membuat mereka cenderung mengambil keputusan yang dianggap paling aman. Karena itu, ia mendorong adanya kepastian hukum dan deregulasi dari pemerintah pusat.
“Problem di atas karena pejabat terlalu berhati-hati karena khawatir bermasalah hukum di kemudian hari. Makanya Kemendagri harus memberikan kepastian hukum dengan deregulasi aturan yang ada,” tutur Fathoni.
Bagi Fathoni, kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk mengubah paradigma pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk mengelola aset secara lebih kreatif dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.
