Surabaya, CakrawalaNews.co | Pencurian fasilitas umum (fasum) di sejumlah ruang publik Surabaya mendapat perhatian DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas hilangnya aset milik pemerintah.
Menurutnya, setiap fasilitas publik yang dicuri secara langsung berdampak terhadap kenyamanan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Kursi taman, lampu penerangan hingga fasilitas lainnya merupakan sarana yang memang disediakan agar dapat dimanfaatkan warga.
“Hilangnya satu kursi taman berarti berkurangnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat,” ujarnya Rabu (12/8/2026).
Eri mengatakan, pemerintah perlu memperkuat sistem pengamanan aset daerah agar kasus serupa tidak terus berulang. Pengamanan, kata dia, tidak cukup hanya dengan memastikan seluruh aset tercatat dalam inventaris pemerintah.
Pengawasan secara langsung di lapangan juga perlu diperkuat. Selain itu, Pemkot Surabaya didorong memasang identitas aset secara permanen, memanfaatkan teknologi pemantauan serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah tetap terjaga dan bisa digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Eri mengingatkan bahwa kehilangan fasum juga memiliki konsekuensi terhadap keuangan daerah. Setiap fasilitas yang raib harus kembali dianggarkan apabila pemerintah ingin mengembalikan fungsi layanan seperti semula.
“Setiap aset yang hilang berarti pemerintah harus mengalokasikan kembali anggaran untuk penggantian. Akibatnya, anggaran yang seharusnya bisa digunakan membangun fasilitas baru justru habis untuk mengganti aset yang dicuri,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Surabaya mendorong Pemkot tidak hanya fokus pada pengadaan dan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan terhadap aset yang sudah tersedia.
Menurut Politisi PDIP ini menjaga fasilitas publik pada akhirnya bukan hanya soal mengamankan barang milik pemerintah, tetapi memastikan hak masyarakat untuk menikmati layanan dan ruang publik tetap terpenuhi.(ADV)
