Surabaya, CakrawalaNews.co – Kasus eksploitasi anak di Surabaya dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga.
DPRD Surabaya mendorong Kader Surabaya Hebat (KSH) tidak hanya menjalankan fungsi pendataan, tetapi juga aktif menjadi penghubung ketika menemukan anak yang diduga berada dalam situasi rentan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, mengatakan persoalan eksploitasi anak tidak bisa diselesaikan hanya melalui penertiban.
Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintah hingga masyarakat untuk mengetahui kondisi anak sejak dari lingkungan terkecil.
Menurut Michael, KSH dapat menjadi salah satu unsur penting karena aktivitas mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Jadi kita tidak bisa semata-mata menuntut dari orang tua karena faktor ekonomi, faktor pendidikan dan ketidaktahuan,” jelasnya pada Rabu, 30 September 2026.
Michael menilai ketika KSH menemukan adanya anak yang bekerja di jalan, mengamen, atau berada dalam kondisi yang mengarah pada eksploitasi, temuan tersebut perlu segera diteruskan kepada perangkat pemerintah terkait.
Dengan begitu, penanganan tidak berhenti pada penertiban anak di ruang publik. Pemerintah dapat menelusuri kondisi keluarga, faktor ekonomi, pendidikan, hingga identitas dan hubungan anak dengan pihak yang mengasuhnya.
Michael menilai pendekatan terhadap kasus eksploitasi anak harus dilakukan secara komprehensif.
Faktor ekonomi, pendidikan, serta pengetahuan keluarga perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk intervensi.
Menurutnya, eksploitasi bahkan dapat terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk menghasilkan uang dengan sistem target setoran.
“Eksploitasi itu disengaja atau tidak disengaja. Dan faktor yang terjadi pada waktu itu adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi yang akan menyebabkan mereka itu menjadi seperti itu,” kata Michael.
Ia mengungkapkan pernah mendampingi anak yang mengalami eksploitasi dengan kewajiban memenuhi target uang sebelum diperbolehkan pulang.
“Saya punya pengalaman pendampingan untuk anak-anak yang dieksploitasi dengan ada target setoran. Karena kalau waktu yang lalu itu, kalau dia tidak mendapatkan Rp100.000, anak tersebut tidak bisa pulang ke rumah,” ujarnya.
Menurut Michael, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya deteksi sejak dini.
Anak seharusnya memiliki waktu untuk belajar, beristirahat, dan bermain tanpa dibebani kewajiban mencari penghasilan.
“Tidak baik untuk mengeksploitasi anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena anak-anak ini butuh tempat bermain, butuh waktu istirahat dan konsentrasinya lebih banyak di sekolah,” tegasnya.
Karena itu, Michael mendorong KSH bersama RT/RW untuk aktif mengidentifikasi keluarga maupun anak yang berada dalam kondisi rentan.
Ketika ditemukan indikasi eksploitasi, laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Ia juga menilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) perlu dilibatkan untuk memastikan identitas dan hubungan anak dengan keluarga yang mengasuhnya.
Hal ini penting karena menurut Michael, terdapat pengalaman pendampingan ketika seorang anak berada bersama kerabat dari daerah lain dengan alasan akan dirawat dan disekolahkan. Namun, kondisi tersebut justru berpotensi disalahgunakan.
“Belum tentu masuk di KSK-nya dari orang tua. Ternyata itu juga dari saudara-saudaranya yang ada di desa dengan dalih dia akan merawat anak ini, tetapi sebenarnya bukan dirawat dan disekolahkan, tapi disewakan,” ungkap Politisi PSI ini.
Michael menilai kasus eksploitasi anak juga tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan penertiban.
Satpol PP dapat melakukan penindakan terhadap aktivitas di ruang publik, tetapi akar persoalannya tetap perlu ditelusuri.
Ia menyebut sejumlah lokasi yang pernah menjadi bagian dari pengalaman pendampingannya, seperti kawasan bawah jembatan tol Tambak Asri, sekitar Makam Mataram dan Makam Rangkah.
“Hal yang semacam ini perlu dapat perhatian lintas dinas dan terus kita follow up bersama,” katanya.
Michael menegaskan perlindungan anak membutuhkan sistem yang memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan sejak dini.
Menurutnya, KSH, RT/RW, Dinsos, DP3A dan Disdukcapil dinilai perlu memiliki koordinasi ketika menemukan anak dalam kondisi yang tidak semestinya.
“Ini akan menjadi persoalan tatkala anak itu disewakan. Jadi ada disewakan dengan satu jam sekian dan anak ini dipakai untuk mengamen,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar anak tidak hanya dipindahkan dari satu titik ke titik lain setelah dilakukan penertiban, tetapi benar-benar mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
“Surabaya adalah kota sayang anak, Kota Ramah Anak,” pungkasnya. (Adv)
