AdvertorialDPRD Surabaya

Lemak Sumbat Aliran Tunjungan, Komisi C Tegaskan Drainase Bukan IPAL Gratis

×

Lemak Sumbat Aliran Tunjungan, Komisi C Tegaskan Drainase Bukan IPAL Gratis

Sebarkan artikel ini
Faris
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Faris Abidin.

Surabaya, CakrawalaNews.co – Tumpukan endapan lemak yang menyumbat saluran air di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya kembali menyoroti persoalan pengelolaan limbah usaha.

Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak berhenti pada pengerukan saluran, tetapi memburu sumber limbah yang masuk ke jaringan drainase.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, menegaskan drainase publik memiliki fungsi utama untuk mengalirkan air hujan.

Karena itu, saluran tersebut tidak semestinya berubah fungsi menjadi jalur pembuangan limbah kegiatan usaha.

“Drainase kota jangan sampai dijadikan IPAL gratis bagi kegiatan usaha. Saluran drainase memiliki fungsi sendiri, sementara limbah usaha harus dikelola sesuai ketentuan sebelum dibuang ke lingkungan,” ujar Faris, Jumat, 9 Oktober 2026.

Faris mengapresiasi langkah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya yang melakukan normalisasi saluran di kawasan Tunjungan.

Namun, menurutnya, pengerukan endapan hanya menyelesaikan persoalan di permukaan jika sumber limbah tidak ikut dibereskan.

Dengan aktivitas perdagangan dan kuliner yang padat di kawasan tersebut, pengawasan terhadap pembuangan limbah dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah saluran kembali dipenuhi lemak.

“Saya mengapresiasi langkah DSDABM melakukan normalisasi saluran di kawasan Tunjungan. Tetapi normalisasi jangan hanya menyelesaikan akibat. Kalau memang ada limbah usaha yang masuk ke saluran, maka sumbernya juga harus ditelusuri dan diselesaikan,” tegasnya.

Faris mendorong Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan sejak dari hulu.

Pelaku usaha, terutama sektor kuliner yang menghasilkan minyak dan lemak dalam jumlah besar, perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan pengelolaan limbah.

Menurutnya, pengawasan tidak seharusnya menunggu hingga saluran mengalami penyumbatan.

Pemeriksaan berkala diperlukan untuk mendeteksi potensi persoalan sebelum limbah menumpuk dan mengganggu kapasitas drainase.

“Saya mendorong Pemkot tidak hanya bergerak ketika saluran sudah penuh dan tersumbat. Harus ada pengawasan dari hulunya, terutama terhadap usaha kuliner dan kegiatan usaha lain yang berpotensi menghasilkan lemak maupun limbah,” lanjutnya.

Meski meminta pengawasan diperketat, Faris mengingatkan agar pemerintah tetap objektif dalam menentukan sumber pencemaran.

Temuan limbah di saluran tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menuding satu pelaku usaha tanpa pemeriksaan teknis.

Ia menilai perlu ada data yang dapat memastikan asal limbah sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap pelaku usaha tertentu.

“Tetapi kita juga harus objektif. Jangan langsung menyimpulkan suatu usaha sebagai sumber pencemaran hanya karena belum memiliki IPAL. Harus ada pemeriksaan teknis dan data yang memastikan dari mana limbah tersebut berasal,” tambahnya.

Persoalan drainase di Jalan Tunjungan juga dinilai tidak bisa dilepaskan dari kepentingan publik.

Kawasan tersebut merupakan salah satu koridor perdagangan dan wisata yang aktivitasnya tinggi.

Karena itu, Faris menilai kondisi drainase harus dijaga secara berkelanjutan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya ketika saluran terlihat bersih setelah dikeruk, tetapi apakah persoalan serupa tidak kembali muncul.

“Bagi kami yang penting bukan hanya salurannya bersih hari ini, tetapi bagaimana saluran itu tetap berfungsi dan persoalan yang sama tidak kembali terjadi beberapa bulan kemudian,” tutur Faris.

Di sisi lain, Faris menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan lingkungan justru menghambat aktivitas ekonomi di Tunjungan.

Pertumbuhan usaha tetap perlu didukung, tetapi harus berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga lingkungan.

“Kita ingin dunia usaha di Surabaya terus berkembang, khususnya kawasan Tunjungan sebagai salah satu pusat perdagangan dan wisata. Tetapi pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan,” terangnya.

Untuk mencegah persoalan serupa berulang, Komisi C mendorong Pemkot Surabaya menyiapkan penanganan dari hulu hingga hilir.

Pemerintah dinilai perlu memetakan sumber limbah, memastikan sistem pengolahan limbah pelaku usaha berfungsi, melakukan pembinaan dan monitoring, serta memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

“Jadi solusinya harus dari hulu sampai hilir: sumber limbahnya diidentifikasi, pelaku usaha dibina, sistem pengolahan limbahnya diperbaiki, dilakukan monitoring, dan kalau memang terbukti ada pelanggaran, tentu harus ada tindakan yang tegas dan sesuai ketentuan,” pungkas Politisi PKS itu. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *