Surabaya, CakrawalaNews.co | Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk membongkar habis dugaan penyelewengan dana di Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Langkah hukum yang menjerat mantan Direktur Utama KBS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadi bukti ketegasan Pemerintah Kota dalam menyapu bersih praktik korupsi di tubuh BUMD.
Eri menegaskan bahwa tidak ada pemaafan bagi siapa pun yang berani bermain-main dengan anggaran publik, terlebih yang menyangkut fasilitas publik legendaris Kota Pahlawan.
“Iya, jadi ada informasi mantan Direktur Utama KBS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi terkait dengan kasus keuangan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Saya sampaikan, seng salah ya seleh. Maka ini yang kita lakukan,” tegas Eri pada Rabu (22/7/2026).
Terbongkarnya kasus ini berawal dari kejelian Wali Kota yang meragukan laporan audit internal BUMD. Eri lantas menginstruksikan audit independen di bawah rekomendasi BPK.
Hasilnya mengejutkan ditemukan kejanggalan fantastis berupa selisih kas cash hingga Rp8 miliar di mana pembukuan mencatat keuntungan, namun uang fisiknya nihil.
“Di neracanya itu ada keuntungan gede, tapi uangnya gak gede. Kan saya tanya, lho kan gak isa ngono. Kalau di neraca ini ada uang, maka di dalam kasnya kan juga ada uang. Tapi perbedaan selisihnya itu Rp 8 miliar. Uang yang cash, uang yang cash. Dengan neraca ini ada perbedaan 8 miliar. Lah saya bilang, “Uange nang ndi? Duite nang ndi? Ya temokno, duite jupuken!” Dibuat apa? Dibuat kesejahteraan dari pegawainya, juga untuk hewannya, ojok sampe, gak terawat begitu,” ujar Wali Kota dengan nada geram.
Menanggapi skandal tersebut, Eri bergerak cepat menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menyisir seluruh pengelolaan anggaran KBS. Penggunaan dana wajib diprioritaskan penuh untuk pakan satwa dan kesejahteraan karyawan, bukan ditilep untuk kepentingan pribadi.
“Jadi saya sudah sampaikan kepada Sekda untuk langsung cek ke mana ke KBS, bahwa anggaran itu harus bisdipertanggungjawabkan.
anggaran yang ada itu satu, digunakan untuk pegawai. Yang kedua, untuk pakan. Yang utama kan itu, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tapi di-SPJ-kan untuk pakan dan lain-lain,” tegas Eri.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini memastikan bahwa pembersihan tidak berhenti di KBS. Audit independen bergiliran akan terus diterapkan di seluruh BUMD secara berkala agar transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah benar-benar bersih hingga ke akar-akarnya.
