Surabaya, CakrawalaNews.co | Ramainya warga Surabaya yang aktif menyampaikan berbagai persoalan lingkungan melalui hotline maupun media sosial kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendapat apresiasi dari Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi.
Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya pemerintahan yang semakin terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Azhar menilai langkah Wali Kota membuka kanal pengaduan langsung merupakan bentuk transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif.
Kehadiran hotline dan media sosial kata Kahfi, sebagai ruang penyampaian keluhan dinilai membuat masyarakat lebih berani menyampaikan persoalan yang selama ini terjadi di lingkungannya.
“Budaya masyarakat yang sekarang diikuti oleh Pak Wali yang akhirnya membuka hotline, saya mendukung positif. Mindset Pemkot sudah terbuka, tidak lagi budaya birokrasi tertutup. Dengan menjadikan media sosial sebagai mata warga yang akhirnya mengadu persoalan, ini merupakan transformasi budaya pemerintah yang adaptif,” kata Kahfi pada Jumat (17/7/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan banyaknya laporan yang masuk juga menjadi indikator bahwa sistem pelayanan di tingkat bawah masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, munculnya berbagai persoalan melalui hotline menunjukkan masih ada tata kelola yang belum berjalan disiplin di tingkat pelaksana.
“Orang berani speak up di media sosial bahkan akhirnya banyak laporan, sampai ada fakta masalah baru di hotline ini menandakan sistem di bawah masih kurang terkelola dengan disiplin. Saya memahami, langkah Pak Wali ini menata tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif,” ujarnya.
Kahfi berharap keberadaan hotline tidak hanya menjadi wadah menerima aduan, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
Ia menilai, keberhasilan seorang kepala daerah bukan diukur dari banyaknya laporan yang diterima, melainkan ketika persoalan masyarakat sudah dapat diselesaikan di level pemerintahan paling dekat dengan warga tanpa harus sampai ke wali kota.
“Semoga dengan hotline ini Pak Wali juga punya target. Jangan sampai akhir periode Pak Wali hotline ini masih ramai aduan terus. Ketika persoalan pemerintahan sudah selesai di tingkat kelurahan dan kecamatan, berarti Pak Wali berhasil menyiapkan regenerasi tata kelola pemerintahan yang tanggap ing sasmito,” tuturnya.
Meski begitu, politisi Gerindra ini menegaskan tidak ada sistem pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari persoalan. Yang terpenting adalah kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespons setiap laporan masyarakat.
“Karena tidak ada sebuah tatanan sosial masyarakat yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tinggal bagaimana penyelesaiannya,” pungkasnya
