Menurut politisi fraksi Golkar Surabaya ini, skema asuransi bisa menjadi instrumen proteksi agar APBD tidak terkuras untuk biaya perbaikan mendadak.
“Ini bisa dimasukkan dalam anggaran perawatan sehingga ketika terjadi kerusakan tidak bingung lagi dengan pembiayaan perbaikannya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemkot memperluas kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Banyak perusahaan besar di Surabaya yang bisa diajak bergandengan tangan. CSR bisa diarahkan untuk membantu perbaikan maupun pemeliharaan fasum. Dengan begitu, beban APBD bisa lebih ringan dan dialokasikan ke program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir,” jelasnya.
