“Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang terserap sebesar 56,82 persen terjadi karena adanya permasalahan administrasi dengan pihak penyedia serta efisiensi dari hasil pengadaan yang dilakukan,” ujar Eri Cahyadi dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan sepakat dengan pandangan DPRD agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan strategi yang seminimal mungkin mengganggu aktivitas warga kota.
Dalam rapat paripurna sehari sebelumnya, Senin (16/6/2025), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti tajam penurunan kinerja belanja infrastruktur.
