“Sudah terlalu lama sektor parkir menjadi ruang gelap yang menyedot uang warga tanpa kontribusi jelas ke kas daerah. Maka ketika Pemkot turun tangan, ini bukan sekadar penertiban belaka, ini perlawanan terhadap sistem yang rusak dan sudah lama dibiarkan,” tegas Fathoni, Selasa (17/6/2025).
Politisi Partai Golkar ini menyebut, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bukanlah hal baru. Menurutnya, lemahnya pengawasan, absennya digitalisasi, hingga keberadaan juru parkir liar yang “merajalela” di titik-titik strategis telah menjadi benalu dalam sistem keuangan daerah.
“Ini soal keberpihakan. Warga dipungut, tapi tidak jelas setornya. Kita perlu sistem yang transparan, dan itu hanya bisa tercapai kalau keberanian menindak juga diikuti dengan reformasi tata kelola secara total,” ujar politisi yang akrab disapa Mas Toni ini.
Mas Toni pun menekankan bahwa sistem parkir yang sehat harus ditopang oleh dua hal mendasar: kejujuran dan teknologi. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot untuk memaksimalkan implementasi digitalisasi pembayaran parkir agar alur transaksi menjadi akuntabel dan bebas celah manipulasi.
“Kalau semua titik parkir terdata, tidak ada lagi ruang main mata. Kita butuh keberanian untuk menutup ‘lubang-lubang gelap’ ini,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Fathoni menyambut baik langkah Pemkot menggandeng kepolisian dalam melakukan penertiban secara menyeluruh, tidak hanya di toko modern, tetapi juga rumah makan, kafe, dan tempat usaha lain yang pengelolaan parkirnya masih amburadul.
