Surabaya, cakrawalanews.co – Penertiban lapak pedagang kaki lima selalu menimbulkan polemik di masyarakat.Seperti halnya penertiban sekitar 40 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan diatas saluran di Jalan Kupang Mulyo I, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Suko Manunggal.
Menanggapi hal itu, Sekertaris Komisi B Eddi Rahmat meminta semua pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait duduk bersama dalam menyelesaikan masalah penertiban PKL.
“Saya tahu mereka salah. Tapi yang membiarkan juga salah,” ujar Eddi.
Terkait penertiban sentra PKL, komisinya meminta OPD terkait tidak gegabah. Menurut dia, penertiban boleh dilakukan setelah sudah ditemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
“Saya mohon ke depan solusinya dulu. Setelah itu baru dibongkar dan sebagainya,” tutur politisi dari Hanura ini saat menerima sekitar 40 pedagang yang berjualan dihari ini mengadu ke Komisi B (perekonomian) DPRD Kota Surabaya, Senin (08/01).
Di hadapan anggota Komisi B, Ketua Paguyuban PKL Sejahtera, Junaedi meminta agar nasib 40 PKL yang telah digusur diperhatikan. Terlebih eksekusi itu telah dilakukan sejak 4 bulan lalu.
“Kita minta kita diperhatikan. Karena sejak penertiban kami sudah tidak berjualan,” ujar Junaedi.
Menurut Junedi, kondisi yang dialami para pedagang saat ini cukup memprihatinkan. Pedagang terpaksa menganggur karena tidak bisa berjualan.
“Kita siap dipindah. Asalkan lokasinya tidak jauh dari sentra PKL sebelumnya,” tegasnya.
