Menurut politikus asal fraksi Gerindra, sisa anggaran sebanyak Rp500 miliar yang tidak terpakai pada tahun 2024 itu muncul karena ada pemberkasan yang sudah diatas bulan Juni.
“Ini tidak diperbolehkan oleh KPK, makanya ada sisa anggaran tahun 2024. Kemudian sisa anggaran ini dialokasikan ke OPD mitra Komisi D. Diantaranya, untuk Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Sumber Daya Air atau SDA Jatim,” jelas Halim sapaan akrabnya.
Rinciannya, sebesar Rp299 Miliar masuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Rp194 Miliar diberikan kepada mitra kerja Komisi D. Sedangkan penggunaannya, kata Halim adalah untuk untuk perbaikan Jalan di Jember, perbaikan jalan menuju bandara Kediri, lalu jalan di Tulungagung dan di Ponorogo.
