“Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK (2015-2016), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas tanah seluas 1.665.457 hektare yang melibatkan 195.459 kepala keluarga. Artinya dalam satu hari rata-rata terjadi satu konflik agraria,” bebernya.
“Sementara dalam rentang waktu tersebut, sedikitnya 455 petani telah dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/tertembak, dan 18 orang tewas di wilayah-wilayah konflik agraria,” sambung Dewi.
Selain itu, adanya 16 proyek reklamasi dituding menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107.000 KK nelayan. Pemberian izin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil dituding merampas sumber kehidupan masyarakat.
Kata Dewi, kerusakan lingkungan hidup akibat ini juga dirasakan bertambah parah. Dewi menyebut perusahaan turut menyumbang atau terlibat dalam perusakan alam.
