“Kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa setelah 57 tahun UU PA diundangkan situasi agraria semakin memburuk. Indonesia mengalami situasi darurat agraria,” katanya.
Dewi mengatakan darurat agraria itu berupa ketimpangan struktur agraria. Menurutnya, mayoritas hutan Indonesia dikuasai perusahaan kehutanan, 22 juta hektare tanah yang diperuntukkan sebagai perkebunan semuanya dimiliki perusahaan swasta dan negara.
“Rakyat hanya memperoleh ruang-ruang sisa, yakni tanah kritis, tanah tidak subur, bantaran sungai serta di pinggir pantai. Ruang sisa tersebut setiap saat mudah sekali digusur negara,” ujar Dewi.
Dewi juga menyebut kaum tani di Indonesia merupakan sumber kantong kemiskinan. Tak hanya itu, Konflik agraria banyak yang Tak terselesaikan dan banyak kriminalisasi kepada petani.
