Potensi pendapatan yang berkurang menurutnya cukup banyak, yakni mencapai Rp 4 Triliun. Dari Jumlah itu Surabaya menyumbang kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp1 Triliun. “Karena di Surabaya kendaraan mewahnya banyak,” katanya.
Yasin mengatakan dengan kehilangan potensi pendapatan sebanyak Rp4 Triliun, pihaknya akan melakukan optimalisasi pendapatan. Ia mengakui saat ini masih banyak kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya, sedangkan kewajiban yang menagih membayar pajak adalah provinsi.
“SDM, kantor UPT, biaya operasional semua tanggung jawab provinsi, tapi pembagian hasilnya kabupaten kota lebih banyak. Maka kami sampaikan ke Pak Pj Gubernur untuk membuat MoU dengan Kabupaten/Kota bahwa nagih pajak menjadi kewajiban Kabupaten/Kota dan kepala desa. Dengan ini InsyaAllah akan mengoptimalkan pendapatan,” pungkasnya. (Caa)
