Surabaya. Cakrawalanews.co – Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari pajak kendaraan bermotor berpotensi berkurang tahun 2025. Hal ini karena dampak dari kebijakan Kementerian Keuangan yang mengubah komposisi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari yang semula 70 persen untuk pemerintah provinsi dan 30 persen untuk pemerintah kabupaten/kota menjadi 34 persen untuk pemerintah provinsi dan 66 persen untuk pemerintah kabupaten/kota. Maka itu Pemprov Jatim terus mengupayakan dan mengoptimalkan pendapat pajak dari sektor lainnya pada 2025 mendatang.
“Kita punya kewenangan garis pantai 0-12 mil. Ini tertera pada Undang-Undang nomor 23. Namun anehnya hingga saat ini Jatim tidak pernah mendapatkan kontribusi sama sekali dari 0-12 mil tersebut. Banyak perusahaan, pelabuhan yang kontribusinya justru ke pusat. Kita sedang berunding silahkan dikelola pusat tapi paling tidak ada bagi hasil yang kembali ke kita. Kalau ini bisa dilakukan tentu potensi pendapatan yang diperoleh triliunan,” paparnya Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Mohammad Yasin ditemui di kantornya, Jumat (5/4/2024).
Yasin juga mengungkapkan cukai rokok Jawa Timur menyumbang 60 persen terhadap nasional. Menurutnya cukai se Indonesia Rp288 Triliun, dari jumlah itu Rp133 Triliun berasal dari Jawa Timur.
