“Dari Rp133 Triliun yang dikembalikan ke Jatim sebanyak Rp2,7 Triliun. Ini dibagi provinsi, kabupaten dan kota. Harapan kita bisa mendapat Rp 10 Triliun atau minimal Rp5 Triliun. Kalau kita mendapat Rp5,5 Triliun kita bisa membangun pelayanan dasar seperti kesehatan,” katanya
Menururnya, Kebijakan tersebut menyesuaikan Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang resmi diundangkan sejak Januari 2022 lalu.
“Kebijakan ini berlaku 1 Januari 2025 mendatang. Kalau kebijakan sebelumnya akan menguntungkan daerah yang sedikit kendaraannya seperti Pacitan, Situbondo dan lainnya. Tapi kalau kebijakan baru 2025 nanti, maka pendapatannya semakin turun karena tidak mendapatkan pemerataan. Sementara itu di Pacitan itu jumlah kendarannya sedikit, kalaupun banyak itu juga motor bekas,” ujarnya
