Surabaya, cakrawalanews.co – Sengketa masalah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), antara warga Darmi Hill dengan pihak pengelola perumahan dibahas dalam rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (27/09/2022).
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah perwakilan warga, perwakilan pihak developer dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, seharusnya persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan damai antar kedua belah pihak.
“Kita juga menyayangkan tindakan pihak pengusaha dalam hal ini pengembang, yang melaporkan warga karena dugaan penggelapan uang IPL,” imbuhnya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, seharusnya warga punya wewenang pengelolaan IPL. Karena dipemukiman tersebut sudah terbentuk RT/RW.
Dalam RDP tersebut terungkap, jika warga membeli tanah kapling bukan membeli rumah. Sehingga pihak developer tidak punya wewenang mengelola fasum dan fasos termasuk IPL.
