“Saya mendorong agar DPRD berani ajukan hak interpelasi. Kebijakan yang diduga ngawur harus dipertanyakan dan dikritisi. Termasuk dievalusi. Pejabat negara/daerah terikat dgn aturan main/hukum yang ada. Nggak bisa seenaknya sendiri,” pungkasnya. (Caa)
Parlemetary Watch Nilai Interpelasi Gubernur Soal Direksi Bank Jatim Sudah Tepat
