Surabaya. Cakrawalanews.co – Parlementary Watch Umar Salahuddin menggap bahwa hak interpelasi yang didengungkan Komisi C DPRD Jatim kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa adalah pilihan yang tepat. Dengan catatan ada pelanggaran aturan dalam penentuan direksi Bank Jatim dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Adalah sesuatu yg wajar jika anggota/DPRD Jatim mempertanyakan kebijakan Gub yg strategis danenyangkut hajat hidup org banyak, jika ada kekeliruan dan/pelanggaran, DPRD punya hak (interpelatif) tuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Termasuk terkait dengan masalah kekosongan organisasi masalah pemilihan direksi BJ,” katanya pada Senin (20/7).
