Pengajar dari mantan Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu berharap Pemprov Jatim memperhatikan rekomendasi yang diberikan Komisi C DPRD Jatim. Menurut dia, surat tersebut merupakan bagaian dari fungsi pengawasan legislatif, sehingga harus dihormati.
“Rekomendasi DPRD seharus diperhatikan SBG bagian dari fungsi kontrol atas kebijakan gubernur. Karena bagaimanapun juga,uang BUMD bersumber dari uang rakyat/apbd. Karena itu sangat wajar jika rakyat ia wakilnya mempertanyakan kebijakan Gubernur terkait dengan pemilihan direksi, termasuk juga pegal kebijaan penyertaan modalnya,” tambahnya.
Umar Salahuddin mendorong agar Komisi C DPRD Jatim berani memberikan kritikan atas kebijakan Pemprov Jatim yang dinilai tidak tepat. Menurut dia, semua pejabat daerah harus patuh dan taat pada hukum dan aturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan kepentingan rakyat.
