“Dimana pada APBD 2019 yang berjumlah 33 Triliun. Dinas DP3AK Jatim pada 2019 hanya mendapat Rp. 36 M yang digunakan selama setahun menurutnya sangat kurang untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jatim,”ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari dikonfirmasi, Jumat (10/7).
Dikatakan oleh wanita yang akrab dipanggil HPL ini, membeberkan minimnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Jatim misalnya pembinaan tentang keluarga TKW sebesar Rp 99 Juta per tahun, pelaksanaan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak sebesar Rp 600 juta per tahun dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang sebesar Rp 486 juta pertahun.
