Berkaca dari musim tanam sebelumnya, politisi asal Banyuwangi ini menyebut bahwa pasokan pupuk seringkali kurang. Sehingga, dengan adanya pengurangan pupuk subsidi, pihaknya mengawatirkan pupuk akan semakin langka. “Pasokan normal saja masih kurang. Apalagi, sekarang dikurangi,” tegas dr Agung yang jugamantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.
Lebih lanjut, kelangkaan pupuk dikawatirkan juga akan membuat dampak sistematik. Mulai dari kemungkinan merosotnya hasil pertanian hingga potensi kenaikan harga pangan. Apalagi, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai produsen beras nasional. “Paling riskan, kita tahu di Jatim adalah lumbung padi,” katanya.
“Artinya, selain dalam provinsi, kita juga men-suplay luar Jawa Timur. Sehingga, kalau produksi menurun, maka pasokan untuk kebutuhan nasional bisa terpengaruh,”papar dr Agung Politisi asal Fraksi Demokrat ini.
Apabila dalam konsultasi dengan Mentan tersebut menemui jalan buntu, pihaknya berharap Pemrov Jatim memiliki solusi lain. Di antaranya, dengan menyiapkan anggaran untuk membeli pupuk non-subsidi dari pihak swasta untuk dijual kembali ke petani dengan harga terjangkau.
