Eri menyebut, satu kelompok Pokmas rata-rata beranggotakan sekitar 10 orang.
Kelompok tersebut memiliki pengurus dan pekerja untuk menjalankan proyek di wilayah masing-masing. Tenaga kerja yang dilibatkan juga harus berasal dari lingkungan setempat.
Skema pengerjaan langsung oleh warga ini mulai diuji pada semester Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebelumnya.
Eri menilai, pola lama yang mengandalkan perusahaan rekanan kerap memicu persoalan di lapangan.
“Sudah kita coba mulai semester PAK ini kemarin. Sebelumnya banyak yang CV dan akhirnya banyak kisruh juga. Jadi adanya protes segalanya,” ungkap Eri.
Melalui pola baru ini, warga diharapkan tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga ikut menjaga infrastruktur yang telah dikerjakan.
Keterlibatan langsung dinilai dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas di lingkungan mereka.
“Kalau melibatkan warga langsung kan dia merasa memiliki sehingga pekerjanya itu lebih optimal gitu,” pungkasnya. (*)
