Surabaya, CakrawalaNews.co – Komisi A DPRD Surabaya memperjuangkan alokasi anggaran pengadaan seragam bagi petugas lapangan Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam APBD 2027.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengatakan usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan fasilitas kerja aparatur yang setiap hari memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pasalnya, masih ada petugas yang harus membeli seragam dinas menggunakan uang pribadi.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian Pemkot Surabaya.
Empat organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memiliki tugas penting di lapangan, mulai dari penanganan bencana dan kedaruratan, penegakan ketertiban umum, hingga pengaturan lalu lintas.
“Jangan sampai petugas yang setiap hari berada di garda depan pelayanan masyarakat justru harus membeli seragam dinas dengan uang pribadi. Mereka punya tanggung jawab besar melayani warga, sehingga sudah seharusnya Pemkot memberikan fasilitas kerja yang layak, termasuk seragam dinas,” tegasnya, Senin, 2 November 2026.
Cak Yebe mengungkapkan, masih ada personel yang hanya memiliki satu stel seragam, bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas.
Menurutnya, pemenuhan seragam semestinya menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas aparatur.
“Hal yang juga membebani teman-teman ini adalah untuk memiliki seragam, mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seragam tidak hanya berfungsi sebagai identitas kelembagaan, tetapi juga memudahkan masyarakat mengenali petugas saat membutuhkan pelayanan.
Selain itu, kelengkapan pakaian dinas menjadi bagian dari penunjang kedisiplinan dan profesionalisme personel ketika menjalankan tugas.
Cak Yebe mengatakan, Komisi A telah menyampaikan usulan pengadaan seragam tersebut kepada kepala OPD terkait, termasuk Kepala Satpol PP, dalam pembahasan APBD murni.
Aspirasi itu juga telah diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam tahapan finalisasi pembahasan anggaran di komisi.
Melalui perjuangan penganggaran tersebut, Komisi A berharap Pemkot Surabaya memberikan perhatian terhadap kebutuhan perlengkapan kerja petugas lapangan.
Menurutnya, tuntutan pelayanan publik harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
“Supaya ke depan teman-teman OPD yang terlibat dalam pelayanan masyarakat secara langsung benar-benar bisa melayani masyarakat secara maksimal. Jangan sampai ada lagi seragam yang compang-camping, lusuh, maupun pudar,” pungkas bendahara DPC Gerindra Surabaya tersebut. (ADV)
