Karena itu, Yona mendorong adanya identifikasi menyeluruh terhadap persoalan anak.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar intervensi tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada anak yang melakukan kekerasan sehingga perilaku serupa tidak kembali terjadi.
Di lingkungan sekolah, Yona meminta fungsi pengawasan diperkuat.
Menurutnya, tugas sekolah tidak berhenti pada pencapaian akademik maupun kedisiplinan siswa.
Sekolah juga harus mampu menciptakan ruang yang aman bagi anak untuk melaporkan tindakan kekerasan atau intimidasi.
Ia juga mempertanyakan bagaimana efektivitas berbagai program pencegahan perundungan selama ini diukur.
Menurutnya, setiap program harus memiliki indikator yang jelas sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah kasus perundungan benar-benar mengalami penurunan atau justru masih berulang.
“Ketika sistem atau metode pendidikan sudah berjalan dengan baik, parameternya apa? Bagaimana kita memastikan indikasi perundungan menurun?” katanya.
Yona turut mendorong agar program Satpol PP Goes to School tidak sebatas memberikan edukasi mengenai ketertiban.
Program tersebut, kata dia, dapat diperluas untuk memperkuat pendidikan karakter, membangun pemahaman mengenai bahaya kekerasan, menghormati perbedaan, serta mendorong keberanian siswa melaporkan perundungan.
Selain sekolah, Yona meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperluas jangkauan layanan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kehadiran petugas atau perwakilan yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai dapat mempercepat deteksi persoalan anak sebelum berkembang menjadi kasus serius.
